JAKARTA - Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) menyikapi polemik berkepanjangan terkait belum dilantiknya Erdi Dabu sebagai Bupati Yalimo Papua periode 2020-2025.
Ketum BPI KPNPA RI menyebutkan tidak ada alasan bagi Mendagri untuk tidak melantik Bupati Terpilih Kabupaten Yalimo, Erdi Dabi dan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera melantiknya.
Bupati di salah satu kabupaten Papua ini berhadap agar Mandagri mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.
Erdi Dabi bersama John W. Willi merupakan pasangan calon bupati Yalimo terpilih dengan perolehan suara tertinggi yaitu sebanyak 47.781 mengalahkan pesaingnya pasangan Lakius Peton dan Nahum Mabel selaku pasangan nomor urut 2.
Seperti yang disampaikan Pengacara Erdi Dabi, Suhardi Somomoeldjono mengatakan, jika kliennya tetap didiskualifikasi berdasarkan putusan MK No. 145, hal ini dapat menjadi preseden buruk untuk pemilihan umum Republik Indonesia di masa depan.
“Apabila di kemudian hari terdapat calon Presiden RI terpilih yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan didiskualifikasi, tentu Putusan MK No.145 tersebut akan menjadi preseden yang tidak efisien karena dapat membebani anggaran negara dengan nilai yang sangat besar untuk melakukan pemilihan suara ulang, ” terang Suhardi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).
Putusan MK yang mendiskualifikasi calon incumbent disebabkan terbitnya putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana selama 4 bulan penjara atas petistiwa kecelakaan lalu lintas yang merengut nyawa seorang Polwan Bripka Christin Batfeni.
Menurut Suhardi, dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara perbuatan pidana yang terjadi berdasarkan pelanggaran dengan kejahatan. Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas sama sekali tidak memiliki unsur motif dan unsur niat untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa sesorang atau korban.
Lagi pula, sambung Suhardi, kasus kecelakaan itu telah diselesaikan secara damai dengan keluarga korban, dan Erdi Dabi sudah melaksanakan hukumannya. “Apalagi, pihak KPU dan Bawaslu sudah menetapkan klien kami sebagai pasangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, ” urai Suhardi.
Lebih jauh lagi, Suhardi menjelaskan, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa pasangan calon peserta Pilkada bisa dibatalkan apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menjatuhkan pidana penjara untuk Klien kami karena melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan klien kami sebagai calon Bupati Kabupaten Yalimo terpilih pada tahun 2020, ” pungkas Suhardi.
|
Baca juga:
Polisi Usut Kasus Tabrak Lari di Mangkoso
|
Ditag Bupati Yalimo calon bupati Yalimo Mendagri Suhardi Somomoeljono Tito KarnavianBPI KPNPA RI akan mengawasi pemilukada Kabupaten Yelimo juga meminta kepada DPRD Kabupaten Yelimo segera adakan sidang paripurna persiapan pelaksanaan pelantikan Erdi Dabi dan John W. Wilil sebagai Bupati / Wakil Bupati terpilih, Tb Rahmad Sukendar juga menegaskan bahwa BPI KPNPA RI dalam waktu dekat akan menemui Deputi V Kemenkopolhukam untuk membuat rekomendasi terkait belum dilantiknya Bupati Yalimo terpilih agar tidak terjadi gejolak di masyarakat yang berakibat dapat mengganggu Kantibmas yang kondusip dan kekosongan pimpinan di Kabupaten Yelimo juga dapat menggangu pelayanan publik sehingga meminta Kemenkopolhukam untuk segera Mendagri Tito Karnavian melantik Bupati Yelimo Terpilih. Ujar Tb Rahmad Sukendar.
(Ahkam)
