Paripurna DPRD Barru, 6 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Atas Ranperda Perubahan APBD 2021

BARRU - Sebanyak Enam Fraksi DPRD Kabupaten Barru menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 dalam rapat paripurna DPRD Barru, pada Senin (20/9/2021).

Ketua DPRD Barru LukmanT, yang memimpin langsung Rapat Paripurna tersebut memberi kesempatan secara berturut-turut fraksi untuk menyampaikan Pemandangan umumnya. 

Baca juga: Terpilih Kembali Sebagai Ketua LPP PKB Barru, AFK Majid: Saya Akan Berbuat Semaksimal Mungkin

Fraksi PDIP dengan juru bicara Syamsu Rjal, S.Pd, meminta agar setiap OPD dapat memaksimalkan anggaran yang ada. selain itu dia juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kualitas pekerjaan. 

"Dengan  alokasi anggaran yang sangat terbatas karena Pandemi Covid-19, maka Pemkab harus benar-benar melakukan eksekusi program yang tepat, " tandas dia. 

Baca juga: Punya Segudang Pengalaman Organisasi, Masyarakat Benggaulu Dorong Aribean A. S.AP. MM Maju Pilkades

Sementara, juru bicara Fraksi Gabungan Umat (FGU), Andi Wawo Manonjengi mengatakan, prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana Pemda mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efesien sehingga rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. 

Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Muh. Alifandi Aksa mengatakan belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi mikro diharapkan dapat memberi dorongan atau stimulan terhadap perkembangan  ekonomi daerah yang lebih memberikan multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih berkeadilan. 

Baca juga: Pessel Bersatu Tak Mudah Dikalahkan, IKPS Jambi Sengaja Pulkam

Hj. Asmirah Hamid, juru bicara F. PKB mengharapkan Pemkab Barru untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran termasuk kepada stakeholder dan masyarakat. Dirinya juga berharap anggaran perubahan ini dapat mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. 

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar dengan juru bicara, Hacing, S.Sos menyoroti belanja daerah, khususnya belanja tak terduga yang semula Rp. 4, 7 Milyar lebih mengalami kenaikan Rp. 18.7 Milyar atau naik secara fantastis hingga 390 % lebih. 

Baca juga: Pengurus dan Simpatisan Golkar Barru Senam Sehat di Anjungan Pantai Sumpang Binangae

Dibagian lain, Fraksi Golkar menegaskan, untuk, mewujudkan visi Kabupaten Barru haruslah didukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karenanya dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang siap, sehingga diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. 

Selanjutnya juru bicara F. Nasdem, Ir. H. Mursalim Abdullah menyarankan agar penggunaan anggaran diperketat. Fraksi Nasdem berpendapat bahwa belanja daerah hendaknya lebih menyasar pada dua hal pokok yang teramat penting yaitu,  penanggulangan penyebaran Covid-19 dan upaya menggerakkan kehidupan sektor ekonomi riil.

Baca juga: Tony Rosyid: Pro Kontra Presidential Threshold

(Red)