OPINI - Tambang pasir di sungai Lisu, Desa Lompo Tengah, kabupaten Barru memiliki izin tambang produksi yang sampai hari ini belum memiliki dampak yang yang ditimbulkan akibat aktivitas.
Kegaduhan informasi penambang sebelumnya yang diduga tidak memiliki izin membuat masyarakat terhipnotis dengan bayangan merusak lingkungan.
Setiap penambang yang satu dengan yang lainnya, pastinya berbeda cara dan pelaksanaan di lapangan.
Hal ini ada kegaduhan informasi yang tidak jelas memprovokasi warga hingga membuat opini berita yang tidak jelas.
Pintar belum tentu cerdas dalam menganalisis suatu permasalahan, hanya gaduh yang seakan membuat problem.
Penting diketahu dalam penjelasan umum UU 4/2009 Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan juga dijelaskan lebih jauh di peraturan menteri ESDM nomor 26 Tahun 2018.
Paham belum tentu tau proses pengurusan izin yang berlogokan garuda yang menghalangi juga bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di negara indonesia dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan yang tidak jelas.
Penting diketahui, Sebelum mengambil surat izin operasional usaha penambangan pasir maka wajib untuk memberikan jaminan reklamasi. Cara pembayarannya adalah melalui bank menggunakan model deposito. Untuk biayanya sendiri jika luas tambang pasir dibawah 2 hektar, maka jumlah yang harus dibayar adalah 5 juta.
Itulah beberapa syarat untuk izin usaha tambang pasir yang sudah dipenuhi oleh penambang tersebut.
Legalitas izin sudah terpenuhi izin produksi penambang pasir di sungai tersebut untuk menghindari jeratan masalah hukum terkait legalitas.
Dengan izin tersebut, kerusakan alam akibat penambangan ilegal bisa dihindari dan usaha wajib dijalankan dengan lancar sesuai izin yang berlaku.
Sekedar diketahui, penambangan disungai lisu sampai hari ini belum ada dampak yang ditimbulkan, hanya opini hayalan yang tidak jelas sumbernya.
Tidak ada larangan untuk melakukan penambangan asalkan sesuai prosedur yang berlaku sesuai aturan di Indonesia.
Minggu 18 Juli 2021
Opini oleh Muh. Hasyim Hanis, SE, S.Pd ketua DPD Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) kabupaten Barru
