Bupati Barru Ikuti Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Resiko Secara Virtual

BARRU--Bupati Barru, Ir. H. Suardi Saleh, M.Si mengukuti Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Resiko Dalam Perizinan Tambang dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2021 secara virtual di Barru Smart Centre, Rabu 1/12/2021.

Seminar ini dilaksanakan di kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai lokasi pelaksanaan yang diikuti oleh Seluruh Kabupaten/Kota Se-Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Kaltim dan Kalut.

Baca juga: Ketua KNPI Barru Soroti Dampak Lingkungan PT Bomar

Kegiatan yang menjadi rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  dengan mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.

Dalam sambutannya Ketua KPK, menyampaikan,  Bangsa ini dilanda bancana alam dan non alam terdiri dari  narkoba, terorisme dan radikalisme dan korupsi.

Baca juga: Barru Dikepung Banjir, Puluhan Warga Dusun Pallae Desa Lampoko Dievakuasi

"Korupsi adalah kejahatan yang tak bisa ditelorir karena merugikan negara, untuk itu jangan melakukan korupsi." pesan Ketua KPK kepada seluruh Peserta.

Firli Bahuri menyampaikan Salah satu untuk mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan, menjamin keberlasungan program pembangunan nasional,  

Baca juga: Tingkatkan Upaya Pencegahan Covid-19, Amsakar Pimpin Rapat Bersama Satgas dan OPD Teknis

Lebih lanjut Ketua KPK menyampaikan, Apa itu Korupsi ?(UU No.31 / 1999 Jo.UU No.20 / 2001 ) (EXTRAORDINARY CRIME) Korupsi adalah Kejahatan serius, Negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi, Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian negara tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan ( Corruption is a Crime Against Humanity), ujarnya

Ia juga menyampaikan peran penting Kepala Daerah, Yaitu: Mewujudkan tujuan Negara, Menjamin stabilitas politik dan keamanan,  menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan Program Pembangunan Nasional.

Baca juga: WALHI SulSel: Selamatkan Hutan Hujan Sulawesi, Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan

Dirinya juga menambahkan bahwa Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan 3 pendekatan, yaitu : Pendidikan Masyarakat sebagai core business, KPK disamping pencegahan juga penindakan.

Dengan demikian maka pemberantasan korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu : Pendekatan pendidikan Masyarakat (public education approach). Pendekatan Pencegahan (Preventif approach). Pendekatan Penindakan (Law enforcement approach).

Baca juga: Pemprov Sulsel Tanam Ribuan Pohon di Jalan Masuk Bandara Buntu Kunik Toraja

(Hms/M.Kadri)